jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebutkan Perhutanan Sosial telah memberikan kontrubusi nyata pada pembangunan ekonomi inklusif, sehingga penting dikerjakan bukan sekadarnya.
Pernyataan itu dia sampaikan saat menutup rapat koordinasi menyangkut Perhutanan Sosial di Makassar, Sulsel, Jumat (10/10).
"Terlalu penting untuk dikerjakan dengan ala kadarnya. Perhutanan Sosial memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi inklusif," ujar Raja Juli melalui keterangan persnya, Minggu (12/10).
Eks Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) itu mengatakan saat ini kuantitas menggarap Perhutanan Sosial memang diutamakan.
Hanya saja, Raja Juli tidak ingin pembentukan Perhutanan Sosial dipinggirkan ketika mengejar kuantitas.
"Target Perhutanan Sosial sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menetapkan sasaran 12,7 juta hektar akses kelola, 25.000 KUPS Mandiri, dan 25.000 pendamping pada tahun 2030," katanya.
Raja Juli melanjutkan persoalan kuantitas mengejar target Perhutanan Sosial memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Pria kelahiran Riau itu mengatakan target Perhutanan Sosial yakni 12,7 juta hektare akses kelola pada 2030.