jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pernyataan terbaru terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Sikap Tito sejalan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bahwa pemerintah pusat akan mengawal kebijakan pengalihan TKD.
Keduanya memastikan, kebijakan ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.
“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, melainkan dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/10).
Mendagri Tito menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang benar-benar kesulitan menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan TKD.
Namun, bantuan dari pusat akan diberikan dengan catatan daerah harus terlebih dahulu melakukan penataan ulang anggaran dan memastikan belanja daerah berjalan efisien.
Diaa juga meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer, tetapi menata ulang program kerja agar lebih berdampak bagi publik.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya juga meminta seluruh kepala daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.