Revisi UU TNI Dinilai Tidak Membawa Reformasi

jpnn.com - Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati Tangka menilai revisi UU TNI yang belum lama ini dilakukan pemerintah dan DPR RI tidak membawa reformasi, melainkan memperkuat campur tangan militer di ranah sipil serta mempertahankan budaya maskulinitas dan patriarki dalam tubuh TNI.

Hal itu disampaikan Mike dalam seminar nasional bertema "Arus Balik Reformasi TNI di Tengah Krisis Demokrasi' yang berlangsung di FISIP Universitas Indonesia (UI), Rabu (8/10/2025).

"Militerisme memperkuat kekuasaan otoriter, menyingkirkan perempuan dan kelompok rentan, serta menormalisasi kekerasan dalam kehidupan sosial," kata Mike, dikutip dari siaran pers.

Mike menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di TNI (hanya sekitar 2%) dan keterlibatan militer dalam proyek food estate yang berpihak pada investor dan merugikan masyarakat lokal.

"Anggaran militer harus dikurangi dan dikembalikan pada pemenuhan hak dasar rakyat, serta agar TNI dikembalikan ke fungsi pertahanan murni di bawah otoritas sipil," ujarnya.

Dalam forum itu, Symphati Dimas dari Front Mahasiswa Nasional menyoroti tema yang diusung dalam memperingati HUT ke-80 TNI, yakni 'TNI Prima TNI Rakyat Indonesia Maju' yang seakan-akan menggambarkan TNI profesional yang melayani rakyat.

Dia menyebut TNI bertugas mempertahankan kedaulatan seluruh wilayah NKRI serta mempertahankan keselamatan bangsa dan melakukan operasi militer selain perang.

"Tugas itu diatur dalam undang-undang yang menyebut bahwa TNI adalah alat negara yang fungsinya sangat lekat dengan presiden," kata Dimas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News