BPJPH Mantapkan Ekosistem Halal Lewat Kerja Sama Lintas Sektor

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memperluas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

Langkah konkret ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan serta sepuluh lembaga strategis dari sektor pemerintahan, pendidikan, sosial keagamaan, hingga swasta.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan, kerja sama ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan. Menurutnya, halal bukan hanya sertifikasi produk, tetapi juga fondasi ekonomi nasional yang berdaya saing.

“Esensi halal adalah keterbukaan dan transparansi, sehingga menimbulkan traceability dan trustability. Halal akan menjadi growth economy engine, mesin pertumbuhan ekonomi,” ujar Haikal Hasan usai penandatanganan MoU dan PKS di Gedung BPJPH, Jakarta, Senin (6/10).

Dia menjelaskan, Indonesia kini tengah menyiapkan sistem terintegrasi yang mampu memastikan produk halal nasional diterima di pasar global.

“Kami sedang menyiapkan satu sistem agar produk buatan Indonesia punya daya saing global. Uji cobanya sudah terbukti dari banyak pelaku usaha yang telah go international,” tuturnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang turut hadir menegaskan pentingnya sinergi antara BPJPH dan Kementerian Keuangan dalam penguatan ekosistem halal nasional.

“Pengembangan produk halal tanpa jasa keuangan halal tidak akan berkembang ke mana-mana,” ujarnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News