7 hours ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengingatkan pentingnya pedoman sebagai landasan terarah bagi penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas, kredibel, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hal itu diungkapkan Yusharto saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyelenggaraan Strategi Kebijakan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Hotel Orchardz Jayakarta pada Jumat, 3 Oktober 2025.
Yusharto menjelaskan pedoman umum yang jelas dan terstruktur dapat menjadi rujukan bagi BSKDN maupun kementerian dan lembaga dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konsisten, berbasis bukti atau evidence-based.
Dia berharap melalui pedoman yang terstruktur, akan dihasilkan kebijakan yang menjawab isu-isu strategis baik di pusat maupun daerah.
"Dengan adanya mekanisme (pedoman) kita akan menghasilkan organisasi dengan metode kerja yang solid, dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya," ungkap Yusharto.
Sejalan dengan itu, pihaknya berkomitmen melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui fasilitasi, asistensi, dan penguatan inovasi yang dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta kapasitas kelembagaan.
Diharapkan, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
"Kami sangat berharap policy brief yang dihasilkan bukan hanya dokumen semata tetapi betul-betul dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan juga diterima oleh publik dengan baik," ujarnya.
