2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - DINI hari, 20 Juni 2024, Sistem Pusat Data Nasional (PDN) mendadak tidak bisa diakses. Semenjak itu ribuan pegawai pemerintah panik, antrean masyarakat menumpuk di berbagai kantor layanan, dan keluhan membanjiri media sosial.
Investigasi kemudian mengungkap bahwa sejak 17 Juni 2024 sudah ada aktivitas mencurigakan, termasuk penonaktifan Windows Defender.
Pada 20 Juni pukul 00.54 WIB, ransomware mulai aktif melumpuhkan sistem hingga seluruh infrastruktur digital pemerintahan terdampak. Serangan ini menjadi salah satu peristiwa kebocoran data dan gangguan layanan publik terbesar dalam sejarah Indonesia.
Insiden seperti ini memang bukan kali pertama, dan sayangnya mungkin bukan yang terakhir. Peristiwa ini membuka mata: pertahanan siber Indonesia masih rapuh.
Ketergantungan yang Membahayakan
Ironisnya, ada indikasi bahwa hingga hari ini mayoritas produk solusi keamanan siber yang digunakan di Indonesia disuplai oleh vendor asing.
Studi Ken Research (Januari 2024) mengemukakan, sekitar 60 persen solusi endpoint security di pasar keamanan siber Indonesia disuplai oleh penyedia internasional seperti Microsoft, Kaspersky, dan McAfee.
Sebelumnya, AustCyber dalam laporan berjudul, ‘Cyber Security Opportunities in the ASEAN Region’ (2019:16) menyebutkan bahwa sekitar 60 persen produk dan solusi ICT serta software di Indonesia bersumber dari luar negeri, dan sisanya 30 persen dikembangkan bersama dengan perusahaan lokal.
