4 hours ago
5
jpnn.com, JAKARTA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 7.911 pendatang baru telah masuk ke Jakarta hingga 19 April 2026. Pendataan dilakukan sejak 25 Maret dan akan berlangsung hingga akhir April 2026 melalui sosialisasi serta layanan jemput bola di seluruh wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, mengatakan jumlah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. "Data tersebut bersifat dinamis dan akan terus diperbarui seiring berlangsungnya proses pendataan hingga akhir April 2026," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (19/4).
Dia menjelaskan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional masih menjadi tujuan utama penduduk dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan, terutama setelah Lebaran. "Berdasarkan data yang masuk, lebih dari 57 persen pendatang baru berada pada usia produktif yaitu 20–39 tahun," kata Denny.
Menurut Denny, Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan operasi yustisi dalam menghadapi arus urbanisasi, melainkan mengedepankan pendekatan humanis melalui koordinasi dengan pemerintah wilayah hingga tingkat RT dan RW. "Disertai dengan sosialisasi kepada warga dan layanan jemput bola pendataan pendatang baru di permukiman warga dan seluruh loket pelayanan Dukcapil di DKI Jakarta," ujarnya.
Dukcapil DKI Jakarta juga akan menggelar sosialisasi serentak pada 20 April 2026 di lima wilayah kota administrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait administrasi kependudukan.
Denny mengimbau penduduk yang tinggal sementara di Jakarta untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk nonpermanen. "Bagi penduduk yang hanya menetap sementara di Jakarta diimbau untuk mendaftar sebagai penduduk nonpermanen di loket pelayanan Dukcapil tingkat kecamatan atau Suku Dinas Dukcapil sesuai domisili," katanya. Ia menambahkan, pendaftaran juga dapat dilakukan secara daring melalui Identitas Kependudukan Digital.
Pendataan penduduk dinilai penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis data, termasuk dalam menentukan prioritas dan kesiapan infrastruktur seperti transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya.
Pemprov DKI Jakarta berharap arus urbanisasi pasca-Lebaran dapat lebih terkendali sehingga para pendatang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian ibu kota. (antara/jpnn)
