7 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Kawasan Puncak.
Hal ini setelah KLH menyegel sejumlah kawasan wisata di Puncak yang diduga tanpa adanya kajian matang.
“Pada saat ada kebijakan menyegel dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” kata politikus Gerindra, Mulyadi, Jumat (10/10).
Mulyadi menyebutkan, dirinya menerima aduan langsung dari masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata, ketika melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10).
Mereka mengeluhkan kebijakan KLH yang melakukan penyegelan atas sejumlah tempat di wilayah itu tanpa ada solusinya.
Kebijakan itu dinilai telah menimbulkan efek domino yang berdampak langsung terhadap ribuan warga di Puncak yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Selain itu, UMKM dan PHRI juga ikut terdampak karena omzetnya menurun.
"Belum lagi yang penting, PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan yang terhenti atau melambat,” terangnya.
Mulyadi menambahkan, akibat penyegelan, banyak karyawan usaha wisata dirumahkan. Bukan hanya itu, jumlah kunjungan wisatawan menurun dan memengaruhi pendapatan pelaku usaha kecil.
