3 hours ago
3
jpnn.com - SERANG - Para kepala daerah diminta mengawal ketat rantai pasok bahan baku guna memastikan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Permintaan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha di Serang, Banten, Rabu (22/4).
Dadang menekankan peran gubernur, bupati, hingga wali kota sangat sentral dalam memastikan ketersediaan pangan di daerah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG
"Kami memohon kepada para kepala daerah agar rantai pasok di daerahnya bisa terpenuhi. Dengan rantai pasok yang siap, maka petani, peternak, dan nelayan, akan sejahtera karena produk mereka diserap langsung," ujar Dadang seusai rapat koordinasi dan evaluasi bersama Forkopimda dalam rangka mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten.
Dadang menjelaskan dari alokasi Rp15.000 per porsi, sebesar Rp10.000 dikhususkan untuk belanja bahan baku.
Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, program tersebut wajib bekerja sama dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menyerap hasil bumi dari masyarakat sekitar.
Ia menambahkan sinergi antara SPPG dan pemerintah daerah harus mampu mengatur pola distribusi bahan pangan agar tidak memicu inflasi di pasar lokal.
"Ekonomi akan kuat di bawah jika rantai pasok ini berjalan. Petani senang, karena produknya dibeli untuk mendukung kebutuhan dapur di seluruh wilayah," kata Dadang.
