2 hours ago
1
jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo akan melakukan efisiensi anggaran pada 2026.
Hal itu sebagai imbas pemotongan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mencapai Rp 15 triliun.
Pram, panggilan akrab Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa seluruh dinas dan badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta harus melakukan efisiensi pada 2026.
Pramono dan Wakil Gubernru DKI Jakarta Rano Karno bakal memimpin secara langsung pemanfaatan penggunaan anggaran tersebut.
“Seluruh OPD harus melakukan efisiensi. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh, menyisir kembali belanja-belanja yang nonprioritas, menajamkan fokus belanja yang secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat di Jakarta,” kata Pramono, Senin (6/10).
Dia menyatakan bahwa program yang tak akan diefisiensi atau dipangkas adalah anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Ini merupakan landasan kami semua untuk melakukan perbaikan di Jakarta ini, terutama bagi keluarga yang kurang beruntung atau tidak mampu,” ungkapnya.
Adapun dana transfer ke daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang disalurkan kepada pemda untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai desentralisasi fiskal.
